
Trending

Global & Ekonomi
Sumber: Newsmaker.id
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara Teluk di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Selasa (22/9). Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas langkah selanjutnya terkait perang Iran serta strategi yang akan terjadi setelah konflik berakhir, menurut laporan Axios yang dikutip Reuters.
Pertemuan itu diperkirakan melibatkan para pemimpin atau perwakilan dari enam negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC), yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Negara-negara Teluk menjadi pihak penting dalam pembahasan tersebut karena konflik Iran telah memberikan dampak keamanan dan ekonomi terhadap kawasan, termasuk terhadap aktivitas perdagangan dan ekspor energi.
Pembicaraan diperkirakan terfokus pada gagasan pemerintah AS mengenai strategi pascaperang di Iran. Pemerintahan Trump disebut tengah menyusun rencana yang lebih luas mengenai kondisi setelah perang atau “day-after plan”, yang menurut laporan Axios diperkirakan baru akan difinalisasi setelah pemilu paruh waktu AS. Belum ada rincian resmi mengenai bentuk kebijakan atau kesepakatan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan terjadi ketika konflik di kawasan masih memberikan tekanan terhadap jalur perdagangan dan energi Timur Tengah. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz telah menjadi salah satu perhatian utama negara-negara Teluk karena jalur tersebut memiliki peran penting dalam pengiriman minyak dan gas global. Dalam beberapa pekan terakhir, perkembangan keamanan di kawasan juga terus mempengaruhi volatilitas harga minyak dunia.
Agenda tersebut bertepatan dengan dimulainya debat umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pada tanggal 22 September. Pertemuan Trump dengan negara-negara Teluk akan menjadi salah satu agenda diplomatik yang diperhatikan pasar karena dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan AS terhadap Iran dan prospek penyelesaian konflik. Bagi pasar energi, perkembangan diplomasi di kawasan berpotensi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi risiko pasokan minyak dari Timur Tengah, terutama jika pembicaraan menghasilkan perkembangan terkait keamanan Selat Hormuz. (asd)