Armada Tiongkok, Risiko Amerika?
Pemerintahan Trump menangguhkan biaya dok untuk kapal buatan Tiongkok sebagai bagian dari “gencatan senjata dagang” bulan lalu. Langkah ini menuai kritik karena dinilai melemahkan upaya AS melindungi akses ke pelabuhan-yang disebut sebagai hak istimewa-serta menambah kerentanan rantai pasokan.
Ketergantungan AS pada armada Tiongkok kini sangat besar. Tahun lalu, barang senilai lebih dari $5 triliun mengalir lewat pelabuhan AS, termasuk $3 triliun impor, dan hampir sepertiganya diangkut kapal yang dibangun, dimiliki, atau dioperasikan Tiongkok. Industri galangan kapal AS sendiri merosot tajam: dari 77 kapal komersial yang dibangun pada 1975 menjadi kurang dari lima pesanan saat ini, terutama sejak subsidi federal dihentikan pada 1982—menghilangkan puluhan ribu pekerjaan terampil.
Sebaliknya, Tiongkok memperluas dominasi maritimnya selama 25 tahun terakhir berkat subsidi besar. Negara itu kini memproduksi 55% kapal laut dunia (naik dari 5% pada 1999), membuat 95% kontainer pengiriman dan 70% derek pelabuhan global, serta punya kendali atau saham di hampir 100 pelabuhan utama. Dampaknya bukan sekadar ekonomi: sekitar 90% kargo militer AS diangkut lewat laut, sehingga ketergantungan ini dipandang mengancam keamanan nasional.
Kebijakan biaya dok yang ditangguhkan sebenarnya dirancang untuk menyeimbangkan persaingan. Aturannya mengenakan $50 per ton kapasitas kargo pada kapal milik/dioperasikan perusahaan Tiongkok (naik bertahap ke $140 pada 2028), dan tarif lebih rendah bagi operator non-Tiongkok yang memakai kapal buatan Tiongkok ($18 per ton atau $120 per kontainer). Pemilik kapal bisa mendapat pengurangan jika memesan kapal buatan AS dalam tiga tahun. Indikasi awalnya positif: pangsa kapal buatan Tiongkok di tiga rute utama AS sempat turun hampir delapan poin persentase, dan analis memperkirakan dalam setahun hanya satu dari 20 kapal di pelabuhan AS yang akan dibuat di Tiongkok.
Penghentian biaya dinilai mengirim sinyal yang salah ke Beijing dan melemahkan koordinasi dengan sekutu maritim seperti Korea Selatan dan Jepang. Setiap penundaan berisiko membuat galangan Tiongkok kian menguat sementara galangan AS tetap menganggur. Sejumlah ekonom mendesak Washington segera memberlakukan kembali biaya dok dan konsisten mengejar kemandirian maritim untuk mengurangi risiko pada ekonomi dan keamanan nasional. (az)
Sumber: Newsmaker.id
