Pemerintah AS Tutup Sebagian Akibat Sengketa Anggaran Keamanan Dalam Negeri
Pemerintah Amerika Serikat mengalami shutdown parsial setelah pendanaan untuk sejumlah departemen federal kedaluwarsa pada Sabtu waktu setempat, menyusul kebuntuan di Kongres terkait anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
Shutdown ini dipicu penolakan Senator Demokrat untuk menyetujui RUU pendanaan DHS, menyusul tewasnya dua warga AS di Minneapolis dan Minnesota yang melibatkan agen federal dalam operasi deportasi massal yang diperintahkan Presiden Donald Trump. Demokrat menuntut pembatasan baru terhadap kewenangan agen federal, termasuk larangan penggunaan masker, kewajiban kamera tubuh, kode etik ketat, investigasi independen atas pelanggaran, serta larangan patroli keliling yang menargetkan imigran ilegal.
Kebuntuan tersebut menggagalkan upaya Partai Republik untuk meloloskan paket pendanaan besar bagi sejumlah departemen lain, yang seharusnya disetujui sebelum batas waktu pendanaan berakhir pada Jumat malam.
Pada Jumat, Senat telah meloloskan lima RUU pendanaan hingga September 2026, serta pendanaan sementara DHS selama dua minggu. Namun, paket tersebut masih menunggu persetujuan DPR, yang baru dijadwalkan bersidang pada Senin.
Dampak shutdown diperkirakan belum terasa signifikan hingga awal pekan depan. Selain DHS, pendanaan penuh juga belum disahkan untuk departemen pertahanan, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, transportasi, serta perumahan dan pembangunan perkotaan. Presiden Trump menyatakan siap menandatangani paket anggaran tersebut jika telah disetujui DPR.
Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), Russell Vought, telah menginstruksikan lembaga terkait untuk menjalankan prosedur shutdown secara tertib, seraya berharap penutupan ini berlangsung singkat.
Meski demikian, operasi deportasi ICE dipastikan tetap berjalan, karena lembaga tersebut masih memiliki cadangan dana dari undang-undang anggaran besar yang disahkan tahun lalu, serta kewenangan pemerintah untuk mewajibkan pegawai tetap bekerja selama shutdown.
Shutdown kali ini terjadi hanya beberapa bulan setelah penutupan pemerintah terpanjang dalam sejarah AS, yang berlangsung 43 hari pada akhir 2025 akibat sengketa terkait subsidi asuransi kesehatan.(mrv)
Sumber : Newsmaker.id
