Utusan Trump Soroti Pipa $15 Miliar, Konflik Kepentingan Mencuat

Utusan khusus Amerika Serikat untuk Irak dan Suriah sekaligus Duta Besar AS untuk Turki, Thomas Barrack, menjadi sorotan setelah diketahui mendorong keterlibatan perusahaan yang dijalankan mitra bisnisnya dalam proyek pembangunan kembali jalur pipa minyak Irak-Suriah senilai sekitar US$15 miliar. Proyek tersebut dirancang untuk menjadi jalur alternatif pengiriman minyak yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling strategis di dunia.

Pada Juli, Irak dan Suriah menandatangani nota kesepahaman dengan konsorsium yang melibatkan TI Capital, Chevron, dan UCC Holding untuk melakukan kajian teknis serta finansial terkait rehabilitasi Kirkuk-Baniyas Pipeline. Jalur pipa yang pernah digunakan untuk mengalirkan minyak Irak menuju pesisir Mediterania Suriah tersebut sudah tidak beroperasi sejak invasi AS ke Irak pada 2003. Rencana untuk menghidupkannya kembali mendapatkan momentum setelah gangguan lalu lintas minyak melalui Hormuz meningkatkan kebutuhan akan jalur alternatif.

Sorotan muncul karena Barrack memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan Ziad Ghandour, pendiri TI Capital. Dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada US Office of Government Ethics pada 2025, Barrack mengungkapkan kepemilikan dalam sebuah proyek properti yang dikelola TI Capital dan memberinya hak atas hingga 20% keuntungan dari proyek tersebut. Reuters tidak menemukan bukti bahwa Barrack akan memperoleh keuntungan langsung dari proyek pipa, tetapi sejumlah pakar etika menilai keterlibatannya dalam mendorong TI Capital masuk ke proyek tersebut dapat menimbulkan persoalan terkait potensi konflik kepentingan dan independensi pejabat pemerintah.

Barrack juga disebut tidak mengajukan waiver konflik kepentingan terkait hubungan finansialnya dengan perusahaan tersebut. Pakar etika menilai bahwa pejabat pemerintah seharusnya menghindari keterlibatan dalam proyek yang melibatkan mitra bisnis atau kepentingan finansial yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. Namun, Departemen Luar Negeri AS membantah bahwa Barrack memiliki afiliasi, peran, maupun kepentingan finansial dalam proyek pipa tersebut dan menyatakan bahwa ia telah dinyatakan memenuhi aturan etika yang berlaku.

Dari perspektif energi, proyek ini memiliki arti strategis jangka panjang karena dapat menciptakan rute alternatif bagi minyak Irak menuju pasar global tanpa melewati Hormuz. Namun, dampaknya terhadap pasokan minyak dalam waktu dekat masih terbatas karena proyek tersebut diperkirakan membutuhkan setidaknya empat tahun dan investasi sekitar US$15 miliar untuk dibangun. Di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini, rencana tersebut menunjukkan bahwa negara dan pelaku industri mulai mencari alternatif untuk mengurangi risiko yang muncul dari ketergantungan terhadap jalur energi di kawasan Timur Tengah.(mrv)

Sumber: Newsmaker.id