G7 Batasi Impor Mineral Kritis untuk Kurangi Ketergantungan China
Kelompok Tujuh Negara atau G7 disebut menyepakati target baru untuk membatasi ketergantungan impor mineral kritis dari satu negara. Dalam pembahasan di KTT Evian, Prancis, para pemimpin G7 menargetkan tidak ada negara yang memasok lebih dari 60% impor mineral kritis mereka pada 2030.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi rantai pasok, terutama setelah dominasi China dalam mineral kritis dan unsur tanah jarang semakin dipandang sebagai risiko strategis. Mineral tersebut penting bagi industri pertahanan, energi bersih, teknologi, elektronik, dan manufaktur maju.
Menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, G7 berencana memperkenalkan kuota yang mengikat bagi perusahaan di beberapa sektor industri. Kebijakan ini dinilai berkaitan dengan kebutuhan produsen pertahanan untuk mengurangi ketergantungan pada material dari China, terutama yang dapat digunakan untuk aplikasi sipil dan militer.
Para pemimpin G7 juga disebut akan membentuk platform bersama untuk memperkuat pasokan alternatif melalui daur ulang dan proyek pertambangan baru. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak hanya bergantung pada pengalihan pemasok, tetapi juga membutuhkan investasi pada kapasitas produksi, pemurnian, dan pemulihan material.
Kekhawatiran terhadap pasokan meningkat setelah China memberlakukan kontrol ekspor luas terhadap sebagian besar mineral kritis dan unsur tanah jarang. Kebijakan itu menegaskan besarnya pengaruh Beijing dalam rantai pasok global, terutama karena China menguasai porsi besar proses pemurnian banyak mineral penting.
Data Badan Energi Internasional 2025 menunjukkan China mengendalikan sekitar 70% pasar pemurnian sebagian besar mineral kritis. Untuk beberapa komoditas tertentu, dominasinya lebih tinggi, termasuk 85% kobalt olahan dan 99% galium primer. Kondisi ini membuat gangguan ekspor dari China dapat berdampak langsung pada produksi global.
Bagi pasar dan industri, kebijakan G7 berpotensi mempercepat investasi pada tambang baru, fasilitas pemurnian, dan teknologi daur ulang di luar China. Namun, dampaknya tidak akan langsung terlihat karena penambangan dan pemurnian logam tanah jarang membutuhkan biaya besar, waktu panjang, serta menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks.(gn)
Sumber: Newsmaker.id
