Deadline Tengah Malam: Pemerintah AS Terancam “Tutup Sementara”
Pemerintah federal AS bersiap menghadapi penutupan sementara (shutdown) karena Kongres diperkirakan tak sempat memenuhi tenggat tengah malam Jumat untuk mengesahkan paket belanja negara lewat dua kamar. Di Senat, pemungutan suara atas kesepakatan pendanaan disebut bisa terjadi pada Jumat, menurut ajudan Partai Republik. Tapi masalahnya ada di DPR: Ketua DPR Mike Johnson menyatakan DPR kemungkinan baru kembali ke Washington hari Senin, sehingga pendanaan federal berpotensi “bolong” sampai RUU disahkan.
Shutdown kali ini diperkirakan hanya parsial—artinya tidak semua lembaga terdampak. Jika selesai di awal pekan depan, dampaknya dinilai terbatas terhadap operasi pemerintah secara keseluruhan. Namun lembaga yang terkena akan tetap masuk prosedur formal penutupan, termasuk Departemen Keuangan, Keamanan Dalam Negeri (DHS), Transportasi, Kesehatan & Layanan Kemanusiaan, serta Tenaga Kerja. Pemerintah menyebut, kalau DPR mengesahkan undang-undang pendanaan pada Senin pagi, operasional beberapa lembaga bisa dibuka lagi di hari yang sama.
Kalau shutdown benar terjadi tengah malam, ini akan jadi kali kedua Kongres gagal mendanai pemerintah di masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. Publik masih ingat drama terakhir: kebuntuan 43 hari yang menghentikan bantuan pangan jutaan rumah tangga, membatalkan ribuan penerbangan, dan membuat pekerja federal tak digaji lebih dari sebulan. Bedanya, kali ini banyak anggota parlemen memperkirakan penundaan cuma hitungan hari, sehingga gangguan pada perjalanan, rilis data ekonomi, dan payroll pegawai federal diperkirakan minimal.
Di belakang layar, kesepakatan sementara ini ikut “nyangkut” isu yang lebih sensitif: razia imigrasi. Trump dan Demokrat Senat disebut sudah mencapai kesepakatan pada Kamis untuk mendanai pemerintah, tetapi Gedung Putih masih bernegosiasi dengan Demokrat terkait batasan baru pada penegakan imigrasi—yang memicu protes nasional. Ketegangan meningkat setelah seorang warga negara AS, Alex Pretti, tewas dalam konfrontasi dengan petugas Patroli Perbatasan di Minneapolis akhir pekan lalu. Demokrat menolak memperpanjang pendanaan DHS tanpa pembatasan baru pada penegakan imigrasi.
Draft yang dibahas di Kongres akan mendanai DHS selama dua minggu untuk memberi ruang negosiasi lebih lanjut, sementara lembaga federal lainnya mendapat pendanaan hingga akhir September. Namun jalur Senat sempat tersendat pada Kamis malam ketika Senator Republik Lindsey Graham menyatakan akan memblokir RUU tersebut. Dalam aturan Senat, satu senator saja bisa menunda proses beberapa hari dengan menolak “fast-track” pengesahan.
Graham mengkritik RUU itu karena mencabut ketentuan yang menurutnya bisa membuat ia terdampak putusan pengadilan bernilai jutaan dolar. DPR pekan lalu telah mengesahkan pencabutan ketentuan yang memungkinkan delapan senator menggugat Departemen Kehakiman terkait metadata telepon yang disita dalam penyelidikan “Arctic Frost” (terkait dugaan upaya merusak pemilu presiden 2020). Graham mengatakan ia ingin menempuh jalur hukum berdasarkan ketentuan tersebut untuk menegaskan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif, sementara pihak yang mendukung pencabutan menilai itu pemborosan dan memberi keuntungan tidak adil bagi senator yang diselidiki.
Ajudan Partai Republik di Senat menyebut Partai Republik akan membahas penundaan Graham dalam pertemuan Jumat siang dan memperkirakan Senat tetap bisa menggelar voting di hari yang sama. Namun pasar dan publik paham: selama DPR belum kembali dan mengetok palu, risiko shutdown masih hidup—setidaknya sampai Senin.(alg)
Sumber: Newsmaker.id
