Trump dan Demokrat Cari Titik Temu untuk Cegah Shutdown
Washington kembali masuk mode tegang, tapi peluang untuk mencegah penutupan pemerintahan (shutdown) terlihat makin besar. Presiden Donald Trump dan para Demokrat Senat dilaporkan kian dekat ke titik temu, setelah Gedung Putih membuka negosiasi soal pembatasan baru razia imigrasi—isu yang memicu gelombang protes nasional.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan pembicaraan masih berjalan, namun nadanya cukup optimistis. Ia memberi sinyal bahwa kesepakatan bisa tercapai, dan pihak Gedung Putih juga mengonfirmasi Trump sedang bekerja lintas partai untuk menghindari shutdown lagi. Meski begitu, belum ada deal final, dan setiap langkah masih bisa berubah cepat di menit-menit terakhir.
Garis besar rancangan yang dibahas: Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) kemungkinan hanya akan mendapat pendanaan sementara, sementara lembaga federal lain akan didanai hingga 30 September. Deadline-nya mepet—tanpa kesepakatan, pendanaan untuk sebagian besar pemerintah federal akan berakhir hari Sabtu, termasuk departemen besar seperti Pertahanan dan Kesehatan.
Di kubu Demokrat, Chuck Schumer menekan Partai Republik agar tidak mengunci pendanaan jangka panjang DHS dalam paket belanja besar. Demokrat juga mendorong aturan yang dianggap bisa “menahan” taktik penegakan imigrasi, seperti kewajiban kamera tubuh, pembatasan penggunaan masker, serta surat perintah sebelum masuk rumah, bahkan ada dorongan untuk menghentikan razia tertentu. Isu ini makin sensitif setelah kasus penembakan dua warga AS di Minneapolis yang dikaitkan dengan agen federal.
Senat dijadwalkan memulai pemungutan suara prosedural, dan di fase ini satu manuver saja bisa memicu shutdown singkat. Situasinya makin rumit karena DPR sudah meloloskan RUU pengeluaran minggu lalu dan keburu meninggalkan Washington. Jika ada perubahan, RUU harus balik ke DPR untuk voting ulang—sementara pimpinan DPR belum memastikan apakah akan memanggil anggota kembali lebih cepat. Di saat yang sama, faksi konservatif Republik juga mengisyaratkan bisa mengajukan tuntutan tambahan bila Demokrat mendapat terlalu banyak konsesi.(alg)
Sumber: Newsmaker: id
