
Trending

Global & Ekonomi
Sumber: Newsmaker.id
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menghadapi upaya pemakzulan di tengah meningkatnya perdebatan politik mengenai perang Iran. Anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie pada Senin (9/11/2026) mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth, yang membuka jalan bagi kemungkinan pemungutan suara di DPR dalam waktu dekat.
Massie menuduh Hegseth, antara lain, melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres serta menyalahgunakan kewenangan. Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara Senator Demokrat Mark Kelly. Upaya tersebut muncul setelah perang Iran menjadi salah satu isu politik yang mendapat sorotan dalam pemilu paruh waktu AS.
Meski resolusi pemakzulan berpotensi mendapat dukungan di DPR, proses pencopotan Hegseth menghadapi tahapan yang lebih berat di Senat, karena vonis bersalah dalam proses pemakzulan membutuhkan dukungan dua pertiga senator. Presiden Donald Trump sendiri membela Hegseth dan mengatakan akan tetap mendukungnya apabila DPR menyetujui pemakzulan. Ketua DPR Mike Johnson juga menentang langkah tersebut.
Hegseth mengatakan dirinya tidak khawatir menghadapi proses tersebut dan siap mempertahankan rekam jejaknya di Pentagon. Reuters melaporkan bahwa ia menyatakan tidak mengkhawatirkan apakah dukungan Partai Republik akan cukup untuk menggagalkan pasal pemakzulan.
Analisis Newsmaker: perkembangan ini menambah ketidakpastian politik di Washington ketika isu perang Iran masih menjadi perhatian utama. Jika proses pemakzulan berlanjut, perhatian pasar dapat tertuju pada arah kebijakan pertahanan AS, konflik Iran, serta hubungan antara pemerintahan Trump dan Kongres. Namun, pengajuan pasal pemakzulan sendiri belum berarti Hegseth akan kehilangan jabatannya karena masih harus melewati proses di kedua kamar Kongres. (srh)
Sumber: Newsmaker.id